undang undang ormas terbaru. TERKINI. undang undang ormas terbaru

Adanya Undang-undang No. 607). Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. 8 Tahun 1985 dan UU No. Merespon ini, ada OMS yang bingung, ada yang menolak, ada yang terpaksa ikut, ada juga yang merasa semua baik-baik saja. ABSTRAK: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2021 termuat dalam UU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka, rnendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip. , Pasal 27Undang-Undang Ormas… | 54AL MASHLAHAH JURNAL HUKUM ISLAM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM UNDANG-UNDANG ORMAS: ANTARA DAKWAH DAN POLITIK Abdul Rosyid1 1Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah STAI Al Hidayah Bogor email: zhianhu_04@yahoo. PEMENDAGRI RI NO 33 TAHUN 2012 TTG PEDOMAN PENDAFTARAN ORGANISASI. 2017 Atas Perubahan Undang-Undang No. LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI TAHUN KEEMPAT. Pilihan Tisu untuk Wajah yang Bagus dan Aman Dipakai. Namun, kata Feri, UU Ormas ini dinilai bermasalah sejak awal. Semoga bermanfaat. Rp68. Ismail menyebut pengesahan Perpu Ormas menjadi undang-undang merupakan hal menyedihkan. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara ; UU No. Di sini Anda dapat mencari, membaca, dan mengunduh berbagai dokumen hukum, seperti UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan lain-lain. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (UU Ormas) memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian. 6. Metro. Situs. Tutup. 2. Kemasyarakatan Undang-Undang No. Kemudian, tiga fraksi lainnya yakni Gerindra, PKS, dan PAN, menyatakan menolak Perppu Ormas disetujui menjadi undang-undang. CO, Yogyakarta - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum Busyro Muqoddas mengatakan Muhammadiyah akan menggugat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu. 23 Tahun 2002 yang kemudian di ubah dengan Undang-undang No. Tipe Dokumen. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;. terinformasikan perkembangan terbaru implementasi UU Ormas (periode tahun keempat: 2 Juli 2016 s/d 1 Juli 2017) terkait tingkat efektifitas maupun kemungkingan. Bisnis. Sebab, mayoritas ormas yang diundang rapat menolak Perpu itu. Kelompik Kerja sebagai TIM terdiri dari Selaku Ketua. Substansi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk: 1) mencegah segala bentuk kekerasan seksual; 2) menangani, melindungi, dan memulihkan Korban; 3) melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; 4) mewujudkan lingkungan. Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (“UU Ormas”). Rp360. BAB III TUJUAN, FUNGSI, DAN RUANG LINGKUP Pasal 5 Ormas bertujuan untuk: a. BAB III TUJUAN, FUNGSI, DAN RUANG LINGKUP Pasal 5 Ormas. maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat. 2017 No. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan haluan penegasan pengaturan mengenai hak dan kewajiban bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan; Pengaturan mengenai penyelenggaraan dan pemberian program Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, serta pelaksanaan Perawatan,. Rizal Khairul, SIP. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. Usman mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) nomor 2 tahun 2017 diterima DPR RI sebagai Undang-Undang baru, secara signifikan memangkas prosedur hukum acara pelarangan maupun pembubaran ormas. Dinamika Ormas dengan segala kompleksitasnya menuntut pengelolaan dan pengaturan hukum yang lebih komprehensif. Perrpu Ormas akhirnya menjadi Undang-Undang UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun. Untuk mengkaji. Oleh karena itu, diperlukan penggantian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sehingga proses pembubaran ormas harus dilihat secara utuh dari dua sisi tersebut, agarMengingat : 1. DETAIL PERATURAN Abstrak Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi. Peraturan Konsolidasi. Permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 96 ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801). Harga UNDANG-UNDANG ORMAS - UU RI Nomor 17 Tahun 2013 - Edisi Terbaru. Buku Himpunan Undang-undang Ormas Dan Yayasan - New karya Tim Penulis. Perppu Ormas Resmi Jadi UUNormatif Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017. Hal ini dilakukan dengan menghapus mekanisme teguran dan. kerja pemantauan dapat terinformasikan perkembangan terbaru implementasi UU Ormas (periode tahun ketiga: 2 Juli 2015 s/d 2 Juli 2016) terkait tingkat efektifitas maupun. *) (2) Setiap rancangan undang­undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk. 3. 28, LN. 16 tahun 2017 tentang Penetapan Perppu No. Sebelum menyusun proposal kegiatan organisasi, perlu mengetahui kerangkanya terlebih dahulu. pdf - Elsam. a. Dalam UU No. Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Ormas/LSM Dengan Tema Peran Ormas Dalam Memperkuat Demokrasi Di Indonesia. 2017. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang Undang Tentang Yayasan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing. Terjemahan Peraturan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 3. SALINAN - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia January 2015. Sedangkan UU Ormas ini sendiri diundangkan pada 22 Juli 2013. terbaru tersebut, W arga Negara Asing. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. Kita juga dapatBeli Buku Undang Undang Online harga murah terbaru 2023 di Tokopedia! ∙ Promo Pengguna Baru ∙ Kurir Instan ∙ Bebas Ongkir ∙ Cicilan 0%. Hari adalah hari kerja. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara individu ataupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan hak asasi manusia. 5. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang. Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan. Diundangkan 5 bulan yang lalu. Ormas berbadan hukum memiliki beberapa kelebihan. Penjelasan Pemerintah Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang. 000. Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rp23. Deretan Kontroversi RUU Kesehatan yang Ramai Ditolak Dokter, Tenaga Kesehatan hingga Ormas Tembakau dengan narkotika dan psikotropika masuk dalam satu kelompok zat adiktif pada Rancangan Undang. DPR mengesahkan Perppu Nomor 2/2017 menjadi UU. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik. Setidaknya, dalam susunan akhir UU Ormas terdapat delapan pokok perubahan, yaitu: 1. (2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat: a. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang telah disahkan oleh DPR RI mendapatkan penentangan dari sebagian masyarakat dan ormas Islam. Perppu yang dikeluarkan pemerintah memang memerlukan persetujuan DPR RI untuk. 34. “Keberadaan Perppu ini semata-mata. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan LembaranPasal 44 sampai dengan Pasal 49 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; c. TEMPO. 16 Tahun 2017 adalah terkait perluasan definisi mengenai Organisasi Masyarakat (Ormas), penambahan larangan bagi Ormas, dan mekanisme pembubaran Ormas. U. sasaran undang-undang diraih oleh pelaku peran dan lembaga pelaksana. Organisasi Kemasyarakatan (“Ormas”) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan,. 2019/NO. Badan Hukum, yang termuat dalam Staatsblad 1870 No 64, serta UU No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Bidang. "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 itu nuansa atau paradigmanya. Tiga fraksi. yang ditetapkan pada UU Ormas terbaru . 1 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN (Preambule) Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di undang-undang ormas terbaru organisasi kemasyarakatan di Tokopedia ∙ Promo Pengguna Baru ∙ Cicilan 0% ∙ Kurir Instan. Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan adanya penguatan regulasi. Pada dasarnya Undang-Undang Ormas merupakan perangkat Hukum Administrasi, maka pengaturan Sanksi terhadap pelanggarannya pun bersifat administratif saja sebagaimana diatur dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 82 Undang-Undang Ormas. Bidang. Tujuannya adalah agar pemerintah tidak sewenang-wenang dalam membubarkan sebuah Ormas. Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. SatukanIndonesia. Mengingat : 1. Undang-Undang Tentang Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) Terbaru & ORI di Tokopedia ∙ Promo Pengguna Baru ∙ Cicilan 0% ∙ Kurir Instan. Rp10. Aksi itu untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang ormas. Pada Selasa (24/10/2017) hari ini, Perppu Ormas diketok menjadi UU saat rapat paripurna DPR. Perbaikan Tata Kelola Vs BLT BBM. Perppu Ormas ini menimbulkan pro dan kontra. Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 11 ayat (2), Pasal 90, Pasal 94 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri. : 17/2013 tentang Ormas mengartikan organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan. dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,. com KOMPAS. SYARAT TERBARU DIRIKAN ORMAS BERBADAN HUKUM. undang berdasarkan ketentuan UUD 1945 sebelum reformasi, yaitu UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan. Harga Seragam Laskar Merah Putih Pdl Laskar Merah Putih 1 Stel Ormas Lmp. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. TENTANG DATABASE PERATURAN. Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Landasan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan. NO. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diubah. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua. Walaupun masih dianggap lembaga baru dasar legitimasi demokratisnya sangat kuat karena anggotanya dipilih langsung. Inilah Perppu No. 1. Amar Putusan. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN. bahwa pendirian Yayasan di Indonesia selama ini dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, karena belum ada peraturan. (Perppu No 2 tahun 2017) atas Undang-undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Massa. Perpu No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 17 Tahun 2013 Tentang Ormas Perpu Nomor 02 Tahun 2017. M dan Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung H. Dalam pasal 59 ayat (4) Huruf c. Tribun Network. Ormas juga dilarang melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan. Dalam Pasal itu dinyatakan, asas ormas tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Harga Buku Himpunan Lengkap Undang-Undang Ormas dan Yayasan - Saufa. Pasal 2 Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia Abstract. Sembunyikan. Apa yang tercantum “jelas” dalam Undang-Undang Ormas ini tidak dihayati oleh Ormas tersebut. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; c. Terlebih Perppu No. Dengan kata lain, melalui kerja pemantauan dapat terinformasikan perkembangan terbaru implementasi UU Ormas (dalam kurun waktu 2 Juli 2014 s/d 2 Juli 2015) terkait tingkat efektifitas maupun kemungkinan memunculkan permasalahan baru. Terkini. 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, 2). kemudian yang terbaru dalam undang-undangUndang-Undang Organisasi Kemasyarakatan : Abstrak: Buku ini berisi Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 33 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 36 Tahun 2010. pdf. Rp44. Pasal 3 (1) Ormas dapat berbentuk: a. Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara. Apabila yang Anda maksud dalam pertanyaan Anda dengan kalimat “warga merasa tidak nyaman dan resah” adalah pelanggaran terhadap kewajiban ormas sebagaimana diatur dalam Pasal 21 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang. perppu ormas itu disahkan menjadi Undang-Undang pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas. Saat ini, secara legal formil ketentuan mengenai Ormas diatur dalam UU RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu No. Dalam UU dimaksud (pasal 16 ayat1,2 dan 3) pendaftaran Ormas dilakukandengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Amar Putusan. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Undang-undang (UU) NO. Harga koleksi seragam ormas pemuda pancasila. 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang. Harga UNDANG-UNDANG ORMAS - UU RI Nomor 17 Tahun 2013 - Edisi Terbaru. Pasal 4 . 000. 000. Putusan yang tidak diterima berikutnya adalah putusan MK No. Salah satu poinnya mengatur perubahan masa jabatan kepala desa (), yang sebelumnya enam tahun tiga periode menjadi sembilan tahun dengan dua periode kepemimpinan. Harga UU RI. Pasal 4 Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis. Pada Selasa (24/10/2017) hari ini, Perppu Ormas diketok menjadi UU saat rapat paripurna DPR. badan hukum; atau b. 2017. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk. Anggaran dasar merupakan dokumen yang memuat tujuan, visi,. TERKINI. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dinilai akan mengancam kebebasan hak. 577 tercatat di Kementerian Dalam Negeri, 25. 2/2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Ormas HARI KEPENDUDUKAN DUNIA 2017: MASA DEPAN. JAKARTA, SERUJI. 3 Contoh Proposal Kegiatan Organisasi Beserta Kerangkanya. Bagi saya, melihat Perppu Ormas yang nantinya akan dikukuhkan menjadi undang-undang memang sudah sesuai dengan mekanisme politik yang berlaku, walaupun rentan terjadi konflik ditengah masyarakat. Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) Ori di Tokopedia ∙ Promo Pengguna Baru ∙ Cicilan 0% ∙ Kurir Instan. mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum. Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Peraturan Pemeritah pengganti Undang-undang atau Perppu Ormas menjadi Undang-undang hari Selasa (24/10). Undang-undang ini pada prinsipnya mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. Syarat Pendirian Organisasi Perkumpulan : KTP Pendiri, Pengurus, Pengawas. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor I Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara.